Kuningan — FAKTALIPUTAN6.COM
Beredarnya isu di ruang publik terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan staf lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mendapat sorotan dari kalangan praktisi hukum. Pemkab Kuningan didorong segera mengambil langkah resmi untuk menjaga marwah institusi sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.Rabu 26/8/2026
Praktisi Hukum Izza Mochamad Faozi, S.H., CM.CLA., menyampaikan keresahannya atas isu yang berkembang di masyarakat. Ia menekankan bahwa staf yang bertugas melekat pada pimpinan daerah merupakan representasi langsung dari institusi, sehingga setiap isu negatif terverifikasi maupun belum perlu disikapi secara cepat dan bijak agar tidak menggerus kepercayaan publik terhadap fungsi keprotokolan Pemkab Kuningan.
“Penanganan yang cepat dan transparan sangat krusial agar spekulasi tidak berkembang menjadi bola liar di tengah masyarakat, terlebih isu yang beredar hingga kini belum terverifikasi,” ujar Izza.
Ia menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan dalam menyikapi isu ini. Karena itu, ia mendorong Pemkab Kuningan melalui saluran resmi seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), atau Inspektorat Daerah untuk memberikan penjelasan yang proporsional kepada publik.
Izza juga menyampaikan bahwa apabila pihak yang bersangkutan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga kerja daerah, mekanisme evaluasi dapat merujuk pada ketentuan disiplin pegawai dan kode etik yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Dorongan ini bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan bentuk kepedulian agar fokus pelayanan publik Pemkab Kuningan tetap terjaga dan tidak terganggu oleh isu-isu yang belum terverifikasi,” tutup Izza.
(red)