KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM
Dugaan peredaran rokok ilegal di salah satu warung tepat di depan lapangan Desa Kalimanggis Wetan, Kabupaten Kuningan, mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH) bersama Bea Cukai.
Informasi mengenai aktivitas penjualan yang disertai bukti awal di lokasi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Mulai dari legalitas produk, keaslian pita cukai, hingga jalur distribusi rokok yang diperjualbelikan perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan berikutnya, mengatur ancaman pidana terhadap peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan.
Secara khusus, Pasal 54 mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan, dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah Kalimanggis Wetan. Apalagi, apabila informasi dan bukti awal telah disampaikan, langkah verifikasi dan penindakan sesuai kewenangan semestinya segera dilakukan.
Aparat tidak seharusnya hanya menunggu laporan berulang. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan apakah aktivitas penjualan tersebut benar melanggar ketentuan atau tidak.
Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus dijalankan secara profesional dan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan kepada publik.
Pemberantasan rokok ilegal tidak cukup berhenti pada sosialisasi dan imbauan. Masyarakat membutuhkan pengawasan yang nyata, penegakan hukum yang konsisten, serta kepastian bahwa setiap informasi dugaan pelanggaran ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
(Red)
