KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM
Proyek revitalisasi SDN 2 Windujanten, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini menjadi perhatian dalam penelusuran media. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditetapkan, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu dokumen penting yang perlu dilihat dan diverifikasi.
Penelusuran ini tidak semata-mata mencari kesalahan. Tujuannya mencocokkan dokumen perencanaan, keterangan pihak sekolah, dan kondisi pekerjaan di lapangan, sehingga dapat diketahui apakah volume, spesifikasi, dan komponen anggaran yang dikerjakan benar-benar sesuai dengan RAB.
Namun upaya verifikasi itu terbentur. Saat dikonfirmasi langsung oleh tim media di lokasi kegiatan, Sabtu (21/11/2026), Kepala SDN 2 Windujanten menyatakan RAB tidak dapat diberikan kepada media.
“Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan RAB kepada media karena saya harus izin dahulu kepada Pak Kabid. Untuk RAB tidak semua berhak melihat. RAB tidak untuk dipublikasikan, dan hanya nominal anggaran saja yang perlu dipublikasikan,” tegasnya.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan, terlebih kegiatan ini menggunakan uang negara. Bagi media, akses terhadap informasi anggaran adalah bagian penting dari proses verifikasi. Dana yang dipakai berasal dari publik, sehingga pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar boleh atau tidaknya RAB dilihat. Yang lebih mendasar, bagaimana publik dapat memastikan anggaran negara untuk revitalisasi sekolah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Apa Kata UU Keterbukaan Informasi Publik
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap informasi publik pada dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas (Pasal 2 ayat 1). Jenis informasi yang dikecualikan diatur dalam Pasal 17, antara lain menyangkut pertahanan dan keamanan negara, penghambatan penegakan hukum, persaingan usaha tidak sehat, dan rahasia pribadi.
Dalam ketentuan tersebut, rincian anggaran kegiatan pemerintah yang bersumber dari dana publik tidak termasuk kategori yang dikecualikan. Bagian yang dapat dihitamkan hanyalah data pribadi, seperti NIK, nomor rekening pribadi, atau tanda tangan basah. Rincian volume, harga satuan, dan nominal tetap terbuka.
Keterbukaan RAB sejatinya bukan ancaman bagi pelaksana kegiatan. Justru itulah cara paling sederhana untuk menunjukkan bahwa pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya.
(Red)
