KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM
Dugaan skandal yang menyeret seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial AS di Kabupaten Kuningan terus menjadi perhatian publik. Sorotan muncul bukan hanya karena statusnya sebagai tenaga pendidik di Kecamatan Luragung, tetapi juga lantaran AS diketahui pernah meraih penghargaan Man of The Year 2025 sebagai tokoh muda inspiratif Wilayah III Cirebon serta menjabat Wakil Bendahara Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jawa Barat.
Di tengah berkembangnya berbagai informasi dan perbincangan di ruang publik, Ketua FORMASI, Manaf Suharnap, mengingatkan masyarakat agar tetap menyikapi persoalan tersebut secara bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Menurutnya, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan sembari menunggu klarifikasi dan hasil penelusuran dari pihak-pihak yang berwenang. Rabu (4/11/2026)
Namun demikian, Manaf menilai bahwa dugaan persoalan yang melibatkan aparatur pemerintah, terlebih tenaga pendidik, tetap perlu mendapat perhatian serius. Institusi terkait dinilai memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aparatur menjalankan kewajiban sesuai ketentuan, kode etik, serta perjanjian kerja yang mengikatnya.
Dari aspek regulasi kepegawaian, disiplin PPPK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dalam Pasal 52, ditegaskan bahwa PPPK wajib mematuhi disiplin, sementara instansi pemerintah berkewajiban melakukan penegakan disiplin terhadap pegawainya. Tata cara pemberian sanksi disiplin dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.
Sementara itu, Pasal 53 mengatur bahwa pelanggaran disiplin tingkat berat dapat menjadi salah satu dasar pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Artinya, setiap dugaan pelanggaran tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pemberian sanksi. Harus ada pemeriksaan, pembuktian, dan penilaian objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku serta perjanjian kerja yang bersangkutan.
Dalam konteks tersebut, FORMASI mendorong instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk tidak bersikap pasif. Klarifikasi dan pemeriksaan secara proporsional dinilai penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Manaf menegaskan, penegakan aturan harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Status, jabatan, penghargaan, maupun kedudukan seseorang dalam organisasi tertentu tidak boleh menjadi faktor yang memengaruhi objektivitas pemeriksaan.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses penelusuran fakta kepada instansi atau lembaga berwenang agar regulasi dan sanksi dapat ditegakkan secara adil dan transparan sesuai koridor hukum yang berlaku,” pungkas Manaf.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah dan sikap instansi terkait dalam menyikapi persoalan tersebut. Klarifikasi resmi serta hasil pemeriksaan yang objektif menjadi hal penting untuk memastikan kepastian informasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan dunia pendidikan.
(Red)
