KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM
Proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kuningan, Rabu (4/11/2026), menuai sorotan Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) bersama LSM Pelangi Indonesia. Keduanya mempertanyakan dugaan keterkaitan aktivitas peminjaman uang dengan instruksi pejabat saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, hingga muncul wacana pembayaran utang melalui institusi pemerintah daerah.
Ketua FORMASI, Manap Suharnap, bersama Ketua LSM Pelangi Indonesia, Yadi Supriadi, mengaku memperoleh informasi mengenai jalannya mediasi tersebut. Berdasarkan informasi yang mereka terima, Tergugat II, Arif Yudiyanto (Yudi), disebut menyampaikan keterangan yang mengaitkan aktivitas peminjaman uang sebagai bagian dari instruksi Tergugat I, Uu Kusmana, ketika masih menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan.
Selain itu, keduanya menyebut sempat mengemuka wacana penyelesaian kewajiban pembayaran utang yang diarahkan kepada Dinas Pendidikan.
“Persoalan ini bukan sekadar pinjam-meminjam antarindividu, tetapi sudah menyentuh pertanyaan serius mengenai tanggung jawab kelembagaan,” ujar Manap saat dikonfirmasi, Rabu (4/11).
TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN DIPERTANYAKAN
FORMASI dan LSM Pelangi menilai informasi tersebut perlu ditelusuri secara transparan, terlebih Uu Kusmana kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan.
Menurut Manap, publik berhak mengetahui tujuan peminjaman, pihak yang terlibat, penggunaan dana, serta dasar yang melatarbelakangi munculnya wacana pembebanan pembayaran kepada Dinas Pendidikan.
Senada, Yadi Supriadi menyoroti aspek pertanggungjawaban keuangan daerah. Ia menegaskan, apabila benar terdapat rencana pembayaran utang menggunakan anggaran Dinas Pendidikan, maka harus dijelaskan dasar hukum, mekanisme administrasi, serta sumber anggarannya.
Dalam perspektif PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran pada perangkat daerah yang dipimpinnya. Sementara itu, bendahara pengeluaran menjalankan fungsi kebendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Aliran dana ke rekening bendahara tidak serta-merta menghapus tanggung jawab Pengguna Anggaran. Bentuk dan kadar tanggung jawab masing-masing pihak harus diuji berdasarkan dokumen, kewenangan, serta bukti keterlibatan,” jelas Yadi.
Ia juga mengingatkan bahwa kesepakatan perdamaian dalam perkara perdata tidak otomatis dapat dijadikan dasar untuk membebankan kewajiban pembayaran kepada APBD. Setiap penggunaan anggaran daerah wajib memiliki landasan hukum, memenuhi prosedur pengelolaan keuangan, serta didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah.
ENAM POIN MINTA DIJELASKAN, INSPEKTORAT DIDORONG TURUN TANGAN
Atas persoalan tersebut, FORMASI dan LSM Pelangi Indonesia meminta penjelasan resmi mengenai sejumlah hal mendasar.
Pertama, benarkah terdapat instruksi Uu Kusmana saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan terkait aktivitas peminjaman tersebut?
Kedua, siapa pihak yang melakukan peminjaman, serta siapa yang menerima dan mengelola dana?
Ketiga, apa dasar administrasi dan hukum yang digunakan dalam transaksi tersebut?
Keempat, atas dasar apa kewajiban pembayaran utang diarahkan kepada Dinas Pendidikan?
Kelima, apakah penyelesaian pembayaran tersebut akan menggunakan APBD, dan dari pos anggaran mana sumber pembiayaannya?
Keenam, siapa yang bertanggung jawab atas proses peminjaman hingga munculnya kesepakatan pembayaran?
Selain meminta keterbukaan, keduanya juga mendorong Inspektorat Kabupaten Kuningan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam prosedur pengelolaan keuangan daerah.
Perlu ditegaskan, proses mediasi di pengadilan pada prinsipnya bersifat tertutup dan rahasia sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu, informasi dalam pemberitaan ini merupakan keterangan FORMASI dan LSM Pelangi Indonesia berdasarkan informasi yang mereka peroleh, bukan pernyataan resmi mediator maupun PN Kuningan.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Uu Kusmana selaku Sekda Kabupaten Kuningan, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, serta Humas PN Kuningan masih terus dilakukan.
(Red)
