Dugaan Skandal Oknum PPPK Kuningan Jadi Sorotan, FORMASI Desak Penanganan Objektif dan Transparan

Spread the love

KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM

Dugaan skandal yang menyeret seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berinisial AS di Kabupaten Kuningan terus menjadi perhatian publik. Sorotan semakin menguat lantaran AS diketahui berprofesi sebagai tenaga pendidik di Kecamatan Luragung, pernah menerima penghargaan Man of The Year 2025 sebagai tokoh muda inspiratif wilayah III Cirebon, serta tercatat menjabat Wakil Bendahara Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jawa Barat.

Di tengah berkembangnya informasi dan perbincangan di masyarakat, Ketua FORMASI, Manaf Suharnap, mengimbau publik agar tetap mengedepankan sikap bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum adanya klarifikasi resmi dari pihak terkait. Rabu (4/11/2026)

Menurutnya, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Namun, hal tersebut bukan berarti dugaan persoalan yang melibatkan aparatur pemerintah dapat diabaikan tanpa penelusuran lebih lanjut.

Manaf menilai, apabila dugaan tersebut berkaitan dengan pelanggaran etika, moral, maupun kode perilaku aparatur, instansi yang memiliki kewenangan perlu melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional.

Dari aspek regulasi, PPPK merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terikat pada nilai dasar, kode etik, kode perilaku, serta kewajiban menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

Ketentuan mengenai manajemen PPPK dan kewajiban pegawai diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang ASN beserta regulasi pelaksanaannya. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan bukti, tingkat pelanggaran, serta hak pegawai untuk memberikan klarifikasi.

Sanksi administratif maupun tindakan terhadap hubungan perjanjian kerja juga harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang relevan. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran berat dapat berujung pada pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai mekanisme dan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, profesi tenaga pendidik memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Karena itu, persoalan yang berpotensi berkaitan dengan integritas dan kehormatan profesi perlu mendapat perhatian serius, tanpa mengabaikan objektivitas dan kepastian hukum.

“Kami menyerahkan sepenuhnya proses penelusuran fakta kepada instansi atau lembaga berwenang. Jika memang ditemukan pelanggaran, regulasi harus ditegakkan secara adil, profesional, dan transparan. Namun, seluruh proses tetap harus berjalan dalam koridor hukum serta menjunjung asas praduga tak bersalah,” tegas Manaf.

Ia berharap pihak berwenang tidak membiarkan polemik berkembang tanpa kejelasan. Klarifikasi dan penanganan yang proporsional dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah maupun dunia pendidikan.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *