FORMASI Desak Pemkab Kuningan Buka Data Anggaran Taman Desa Rp300 Juta per Desa, Realisasi Fisik Dipertanyakan

Spread the love

KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM

Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan membuka secara transparan seluruh informasi terkait program penataan taman desa yang disebut-sebut mengalokasikan anggaran hingga Rp300 juta untuk setiap desa.

Desakan tersebut muncul menyusul belum terlihatnya wujud fisik program di sejumlah desa yang menjadi perhatian FORMASI. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kepastian anggaran, desa penerima manfaat, hingga progres pelaksanaannya.

Ketua FORMASI, Manap Suharnap, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memberikan penjelasan terbuka. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi mengenai besarnya anggaran tanpa mengetahui bukti realisasi di lapangan.

“Desa mana saja yang sudah menerima program ini dan sudah sejauh mana pelaksanaannya? Informasi ini sudah lama beredar, tetapi saat kami turun ke beberapa desa, wujud tamannya belum terlihat. Kalau memang sudah dianggarkan, lalu uangnya ada di mana?” tegas Manap dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Menurut Manap, Pemkab Kuningan tidak boleh berhenti pada pengumuman program maupun penyampaian besaran anggaran. Instansi terkait harus berani membuka data secara menyeluruh, mulai dari daftar desa penerima, sumber anggaran, mekanisme penyaluran, tahapan pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban.

FORMASI juga meminta kejelasan mengenai status anggaran Rp300 juta per desa tersebut. Apakah dana sudah dicairkan dan masuk ke rekening pemerintah desa, masih dalam proses administrasi, atau telah direalisasikan untuk kegiatan pembangunan?

“Jangan sampai publik hanya disuguhi angka fantastis Rp300 juta per desa, tetapi gelap soal realisasi fisiknya. Ini uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan sekadar formalitas administrasi,” ujarnya.

Manap menilai, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut pembangunan taman atau penataan estetika lingkungan desa. Lebih dari itu, transparansi program tersebut menjadi bagian penting dalam menguji akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.

Setiap anggaran yang bersumber dari uang publik harus memiliki kejelasan peruntukan,mekanisme penggunaan, serta hasil yang dapat diperiksa masyarakat. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi kewajiban penting agar tidak muncul dugaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.

“Program bagus tidak boleh berhenti pada pemberitaan dan janji manis anggaran. Jika sudah berjalan, tunjukkan hasilnya. Jika terhambat, jelaskan kendalanya kepada publik. Dan jika dananya sudah cair, buka secara terang-terangan digunakan untuk apa,” pungkas Manap.

Hingga informasi ini disusun, kejelasan mengenai daftar desa penerima, status pencairan, serta realisasi fisik program tersebut masih menjadi hal yang dituntut untuk dijelaskan secara terbuka oleh Pemkab Kuningan.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *