BPKP Berpotensi Periksa Tata Kelola Keuangan BUMDes se-Jawa Barat, Penyertaan Modal 361 Desa Di Kuningan Sejak 2021 Ikut Disorot

Spread the love

Kuningan – Faktaliputan6.com

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh wilayah Jawa Barat berpotensi menjadi sasaran pemeriksaan menyeluruh oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah pengawasan tersebut menyusul evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum berjalan optimal.

Pemeriksaan yang berpotensi dilakukan tidak hanya menyasar realisasi program Ketahanan Pangan tahun 2025, tetapi juga mencakup penelusuran tata kelola keuangan, administrasi, serta pertanggungjawaban penyertaan modal desa sejak Tahun Anggaran 2021 hingga 2025.

Informasi mengenai potensi pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam (PEMSDA), Hj. Yaryar Hiaruhu, A.KS., M.Si.

Menurut Yaryar, penelusuran tata kelola keuangan sejak 2021 merupakan bagian dari evaluasi komprehensif untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan penyertaan modal desa yang selama ini dipercayakan kepada masing-masing BUMDes.

Terlebih, pada tahun anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran cukup besar melalui Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan di tingkat desa. Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah kegiatan usaha yang diharapkan mampu menopang ketahanan pangan justru menghadapi berbagai kendala.

“Benar, ada potensi pemeriksaan oleh BPKP terkait tata kelola keuangan BUMDes yang ditarik mulai tahun anggaran 2021. Hal ini menyusul evaluasi pelaksanaan program ketahanan pangan tahun 2025 di tingkat desa.

Permasalahan ketidakberhasilan program Ketapang bukan hanya di Kuningan. Kabupaten Brebes pun sama, kemarin sempat berdiskusi. Walaupun sudah punya branding oleh-oleh telur asin, usaha ternak bebek, kambing, dan ayam pada umumnya tidak berhasil,” ungkap Yaryar dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Penelusuran sejak 2021 menjadi perhatian penting karena tahun tersebut merupakan momentum penguatan regulasi kelembagaan BUMDes melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan BUMDes secara profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam hal pengelolaan aset, kegiatan usaha, serta pertanggungjawaban keuangan.

Menyikapi potensi pemeriksaan tersebut, DPMD Kabupaten Kuningan mengimbau seluruh pengurus BUMDes bersama pemerintah desa untuk segera melakukan pembenahan dan penertiban administrasi. Mulai dari dokumen penyertaan modal, bukti transaksi, pencatatan aset, laporan keuangan, hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) sejak 2021 sampai 2025.

Pembenahan tersebut dinilai penting agar seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, potensi pemeriksaan ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan BUMDes. Sebab, keberhasilan sebuah badan usaha desa tidak cukup hanya diukur dari terserapnya anggaran atau tersusunnya laporan pertanggungjawaban, tetapi juga harus dibuktikan melalui keberlangsungan usaha, pengelolaan aset, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat desa.

Apabila penyertaan modal desa telah dikucurkan selama bertahun-tahun, sementara hasil usaha tidak menunjukkan perkembangan yang jelas, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya patut menjadi perhatian serius.

Kini, pengurus BUMDes dan pemerintah desa dituntut memastikan setiap rupiah penyertaan modal memiliki jejak administrasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *