KUNINGAN — FAKTALIPUTAN6.COM
Manap Suharnap menyoroti narasi pembelaan yang berkembang di ruang publik terkait gugatan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, U. Kusmana. Ia mempertanyakan urgensi munculnya narasi tersebut ketika perkara, berdasarkan informasi yang menjadi dasar tanggapannya, masih berada pada tahap mediasi dan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara.
Menurut Manap, prinsip membedakan tuduhan dan fakta memang harus dijunjung tinggi. Namun, prinsip tersebut tidak semestinya digunakan secara sepihak untuk membatasi respons publik, sementara substansi gugatan sendiri belum diuji melalui proses pembuktian di pengadilan.
“Kalau perkara masih dalam tahap mediasi dan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara, mengapa narasi yang terkesan membangun pembelaan sudah muncul di ruang publik? Semestinya semua pihak memberikan ruang kepada proses hukum untuk berjalan dan tidak terburu-buru membentuk persepsi,” demikian rumusan pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada Manap sebelum dikutip sebagai pernyataan langsung.
Manap menilai, gugatan tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa tergugat telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, bantahan terhadap gugatan juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa dalil penggugat tidak benar.
Dalam perkara perdata, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dan bukti sesuai ketentuan hukum. Penilaian terhadap pokok sengketa menjadi kewenangan hakim setelah proses pemeriksaan yang relevan dilakukan.
Karena itu, menurut pandangan yang hendak disampaikan dalam sanggahan tersebut, imbauan agar masyarakat tidak mencampuradukkan tuduhan dengan fakta seharusnya diterapkan secara konsisten kepada semua pihak.
“Jangan mendahului putusan pengadilan. Namun, jangan pula membangun persepsi seolah-olah substansi persoalan sudah dapat dikesampingkan sebelum diuji. Penggugat harus membuktikan dalilnya, tergugat berhak mengajukan bantahan, dan semuanya harus dinilai berdasarkan bukti serta hukum yang berlaku,” demikian rumusan sanggahan yang masih memerlukan konfirmasi narasumber.
Ia juga menyoroti pentingnya membedakan perkara yang menyangkut hubungan keperdataan pribadi dengan persoalan yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan kedinasan. Pembedaan tersebut, menurut argumentasi dalam naskah ini, harus didasarkan pada dokumen dan fakta yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata pada klaim salah satu pihak.
Di sisi lain, proses mediasi harus tetap dihormati sebagai upaya penyelesaian sengketa. Tahap tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kebenaran salah satu pihak, sebagaimana belum tercapainya kesepakatan juga tidak otomatis menentukan siapa yang bersalah.
Dalam konteks ini, perhatian publik terhadap perkara yang melibatkan pejabat pemerintahan daerah perlu ditempatkan secara proporsional. Masyarakat berhak mengikuti perkembangan perkara berdasarkan informasi yang sahih, sedangkan seluruh pihak tetap berhak memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari penghakiman prematur.
Dengan demikian, substansi persoalan bukan sekadar siapa yang paling tegas meminta publik membedakan tuduhan dan fakta, melainkan bagaimana setiap pihak mempertanggungjawabkan keterangannya melalui mekanisme hukum.
Prinsipnya, gugatan bukan vonis, bantahan bukan putusan, dan opini publik bukan pengganti pembuktian. Perkembangan perkara Sekda Kuningan perlu dikawal melalui pemberitaan yang berimbang, verifikasi dokumen, serta penghormatan terhadap proses peradilan.
(Red)
