Dian Basudiman: Utang Wajib Dibayar, Jangan Berlindung di Balik Banyak Alasan

Spread the love

KUNINGAN — FAKTALIPUTAN6.COM

Ketua Sundawani Wirabuana Kuningan Kota, Dian Basudiman, menyoroti pentingnya tanggung jawab dalam penyelesaian utang di tengah pemberitaan gugatan perdata senilai Rp777,36 juta yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U. Kusmana.

Menanggapi pemberitaan Inilah Kuningan berjudul “Sebelum Pengadilan Berbicara, Jangan Mengadili Sekda Kuningan dalam Gugatan Utang Rp777 Juta”, Dian menekankan bahwa penghormatan terhadap proses pengadilan harus berjalan seiring dengan hak masyarakat untuk melakukan kontrol sosial.

Menurut Dian, kewajiban membayar utang merupakan prinsip tanggung jawab yang juga dikenal dalam ajaran agama. Namun, penentuan apakah utang benar-benar ada, berapa nilainya, dan siapa yang wajib membayarnya tetap harus didasarkan pada bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Yang pasti, dalam ajaran agama pun utang wajib dibayar. Kalau tidak ada uang, ya jual aset yang ada, sepanjang dilakukan secara sah dan sesuai ketentuan hukum. Bukan malah berkelit dan banyak alibi,” kata Dian Basudiman.

Praduga Tak Bersalah Tidak Menghapus Hak Publik untuk Bertanya

Dian menyoroti perlunya membedakan antara menghakimi seseorang sebelum adanya putusan pengadilan dan mempertanyakan perkara yang sedang diproses secara hukum.

Gugatan perdata tidak otomatis membuktikan tergugat melakukan wanprestasi. Penggugat wajib membuktikan dalilnya, sedangkan tergugat berhak membantah dan mengajukan bukti tandingan.

Meski demikian, proses hukum yang masih berlangsung tidak serta-merta menutup ruang bagi masyarakat untuk mengetahui pokok sengketa, kronologi transaksi, dan perkembangan persidangan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.

Penyelesaian Utang Harus Berdasarkan Bukti dan Hukum

Dalam perkara yang diberitakan bernilai Rp777,36 juta tersebut, substansi tuntutan dan pembelaan para pihak perlu diuji melalui proses persidangan.

Apabila kewajiban pembayaran terbukti secara hukum, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, jika terdapat perbedaan mengenai nilai, dasar, atau keberadaan utang, pengadilan menjadi forum untuk menguji bukti dan menyelesaikan sengketa.

Status U. Kusmana sebagai Sekda Kabupaten Kuningan juga tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran jabatan. Keterkaitan dengan urusan kedinasan atau penggunaan anggaran harus dibuktikan secara terpisah apabila memang dipersoalkan.

Media dan Masyarakat Tetap Dapat Mengawal Perkara

Dian, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Sundawani Wirabuana Kuningan Kota, ditempatkan sebagai narasumber dalam pembahasan mengenai tanggung jawab, keterbukaan informasi, dan kontrol sosial.

Pemberitaan mengenai perkara tersebut perlu menyajikan keterangan para pihak secara berimbang. Pernyataan penggugat tidak boleh dianggap sebagai putusan, sebagaimana bantahan tergugat juga tidak dapat menggantikan pembuktian di persidangan.

Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijaga. Pada saat yang sama, masyarakat berhak mengikuti perkembangan perkara melalui pemberitaan yang akurat dan bertanggung jawab.

Penyelesaian gugatan Rp777,36 juta tersebut pada akhirnya harus berpijak pada alat bukti dan hukum yang berlaku, tanpa mengorbankan hak pihak mana pun untuk memperoleh keadilan.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *