Kuningan – Faktaliputan6.com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak cukup hanya sebatas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam forum Musyawarah Desa (Musdes). Transparansi pengelolaan usaha serta pertanggungjawaban jajaran pengawas menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam (PEMSDA) DPMD Kabupaten Kuningan, Hj. Yaryar Hiaruhu, A.KS., M.Si., saat menanggapi dinamika pelaporan keuangan BUMDes Sangkanherang, Kamis (19/11/2026).
Menurut Yaryar, kondisi saldo akhir usaha BUMDes Sangkanherang yang dilaporkan nihil atau Rp0 harus disertai penjelasan secara terbuka, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut tanggung jawab pelaksana operasional, tetapi juga harus dilihat dari sisi fungsi pengawasan. Sebab, jajaran pengawas memiliki peran penting dalam melakukan kontrol, evaluasi, serta memastikan pengelolaan BUMDes berjalan sesuai ketentuan.
“Publik berhak mengetahui bagaimana proses pengelolaan usaha berlangsung, ke mana aliran pendapatan digunakan, bagaimana kondisi aset dan kewajiban usaha, serta sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan,” ujar Yaryar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pencatatan saldo akhir Rp0 tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Namun, kondisi tersebut tetap membutuhkan penjelasan yang komprehensif, bukan sekadar angka yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban.
“Di sinilah peran pengawas menjadi penting. Pengawasan bukan sekadar memenuhi struktur organisasi, melainkan memastikan setiap aktivitas dan penggunaan keuangan BUMDes dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pernyataan DPMD tersebut sekaligus menegaskan bahwa evaluasi terhadap BUMDes Sangkanherang tidak boleh berhenti pada persoalan administratif, seperti ada atau tidaknya LPJ yang disampaikan dalam Musdes.
Masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai perjalanan usaha, penggunaan pendapatan, keberadaan aset, hingga kondisi keuangan pada akhir periode pelaporan.
Dengan demikian, pertanggungjawaban BUMDes tidak cukup hanya dibuktikan melalui dokumen dan forum musyawarah. Fungsi pengawasan harus berjalan nyata, sehingga seluruh aktivitas usaha dan pengelolaan keuangan dapat diuji secara transparan serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
(Red)
