LHP Dana Desa Kalimanggis Kulon Diserahkan, Tipidkor Polres Kuningan Dituntut Tuntaskan Penanganan

Spread the love

KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM

Penanganan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, memasuki babak baru. Inspektorat Kabupaten Kuningan telah merampungkan pemeriksaan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Kuningan.

Penyerahan dokumen hasil pemeriksaan tersebut menjadi perkembangan penting dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang sebelumnya disampaikan langsung kepada Unit Tipidkor Polres Kuningan.

Setelah melalui proses audit dan pemeriksaan, Inspektorat akhirnya menyerahkan hasil temuannya kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, pendalaman terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa tersebut kini menjadi kewenangan penyidik Tipidkor Polres Kuningan.

Perwakilan Inspektorat Kabupaten Kuningan, Irvan, membenarkan bahwa LHP terkait persoalan tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian saat dikonfirmasi pada Selasa (3/11/2026).

Namun, ketika ditanya mengenai besaran nilai temuan hasil pemeriksaan, pihak Inspektorat menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mempublikasikannya kepada masyarakat.

“Untuk besaran nilai temuan, pihak Inspektorat tidak berwenang untuk menyampaikannya kepada publik. Penanganan kasus selanjutnya kini sepenuhnya berada di ranah Unit Tipidkor Polres Kuningan,” ujar Irvan.

Kini, perhatian publik tertuju kepada Unit Tipidkor Polres Kuningan. Penyerahan LHP tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kelengkapan administrasi penanganan pengaduan, tetapi juga menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman secara serius, profesional, dan transparan.

Masyarakat tentu menantikan kejelasan mengenai substansi temuan pemeriksaan, besaran potensi kerugian keuangan negara, serta langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab.

Terlebih, Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan desa. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya harus ditangani secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *