KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM
Pernyataan pihak Kecamatan Cidahu yang menyebut aksi unjuk rasa masyarakat Desa Cihideunghilir pada 5 Januari 2026 belum tentu mewakili aspirasi seluruh warga menuai keberatan dari Forum Masyarakat Cihideunghilir.
Forum menilai pernyataan tersebut perlu dicermati secara objektif, mengingat aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Senin, 5 Januari 2026, diikuti ribuan massa dari berbagai elemen dan dusun di Desa Cihideunghilir. Bagi forum, besarnya partisipasi masyarakat tersebut merupakan gambaran nyata akumulasi kekecewaan warga terhadap kepemimpinan pemerintahan desa saat itu.
Keberatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Forum Masyarakat Cihideunghilir, H. Sodik, didampingi Sekretaris Muhammad Ikbal. Keduanya menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar gerakan sekelompok orang, melainkan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang berkembang dan disuarakan secara terbuka.
H. Sodik menegaskan, kehadiran ribuan massa dari berbagai dusun menjadi indikator kuat besarnya tuntutan perubahan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Legitimasi aksi tersebut terlihat jelas di lapangan. Ribuan masyarakat hadir dari berbagai dusun dan elemen. Ini menunjukkan adanya persoalan serius yang menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, jangan sampai besarnya aspirasi yang telah disampaikan justru dipandang sebelah mata,” tegas H. Sodik.
Menurutnya, aksi unjuk rasa tersebut berujung pada pengunduran diri Kepala Desa Cihideunghilir bersama sejumlah perangkat desa lainnya. Keputusan itu disampaikan di hadapan massa sebagai langkah untuk meredam ketegangan serta memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan desa.
Lebih lanjut, H. Sodik menyayangkan pernyataan pihak Kecamatan Cidahu yang menyebut aksi tersebut belum tentu mewakili seluruh warga. Ia menilai, pemerintah kecamatan semestinya melihat persoalan secara menyeluruh, tidak hanya dari sudut pandang keterwakilan formal, tetapi juga memperhatikan substansi aspirasi yang telah disampaikan masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan sikap defensif pihak Kecamatan Cidahu. Seharusnya pemerintah kecamatan bersikap objektif, merangkul aspirasi masyarakat, serta fokus mengawal proses transisi pemerintahan desa agar berjalan lancar,” ujarnya.
Forum Masyarakat Cihideunghilir juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik mengenai keterwakilan massa dalam aksi unjuk rasa. Lebih dari itu, mereka meminta agar tuntutan masyarakat terkait tata kelola pemerintahan dan keuangan desa turut mendapatkan perhatian serius.
Desak Audit Menyeluruh Pengelolaan Dana Desa
Selain menyampaikan keberatan atas pernyataan Camat Cidahu, Forum Masyarakat Cihideunghilir juga mendesak Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh serta menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
H. Sodik meminta agar tata kelola keuangan desa, termasuk penggunaan Dana Desa selama masa kepemimpinan sebelumnya, diperiksa secara transparan dan menyeluruh.
Menurutnya, pengunduran diri kepala desa bukan berarti seluruh persoalan yang menjadi keluhan masyarakat otomatis selesai. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran desa tetap harus menjadi perhatian agar tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
“Kami meminta Inspektorat Daerah dan aparat penegak hukum tidak menutup mata. Jika terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas H. Sodik.
(Red)
