KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM
Keberadaan tiang listrik milik PT PLN (Persero) yang berdiri di pekarangan rumah warga Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, menuai keluhan dari pemilik lahan. Infrastruktur kelistrikan yang diperkirakan telah berdiri selama puluhan tahun itu berada di atas tanah hak milik warga dan dinilai membatasi pemanfaatan pekarangan hingga menghambat rencana pengembangan hunian.
Pemilik lahan mengaku keberadaan tiang tersebut membatasi ruang gerak serta pemanfaatan tanah miliknya. Selain mengurangi kenyamanan, posisi tiang yang berdekatan dengan bangunan rumah juga menimbulkan kekhawatiran terkait aspek keselamatan dan potensi risiko jaringan listrik bagi penghuni dalam jangka panjang.
Persoalan ini turut memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan dasar penggunaan lahan pribadi untuk kepentingan infrastruktur kelistrikan, termasuk status perizinan, hak pemilik tanah, serta kemungkinan adanya kompensasi atas pemanfaatan lahan tersebut.
Polemik semakin mengemuka ketika pemilik lahan berencana mengajukan pemindahan atau relokasi tiang listrik. Namun, proses tersebut dikhawatirkan tidak sederhana karena adanya prosedur teknis yang harus ditempuh serta potensi biaya pemindahan yang dapat dibebankan kepada pemohon.
“Kami berharap ada perhatian dan solusi bijak dari pihak PLN maupun pemerintah daerah. Tanah ini merupakan hak milik kami, dan keberadaan tiang selama puluhan tahun ini sangat membatasi pemanfaatan pekarangan serta menyangkut kenyamanan dan keselamatan keluarga,” ujar pemilik lahan, Jumat (30/10/2026).
Keberadaan infrastruktur kelistrikan di atas tanah milik warga memang dapat menimbulkan persoalan ketika pemanfaatannya berbenturan dengan kepentingan pemilik lahan. Karena itu, kejelasan mengenai dasar penggunaan tanah, dokumen yang mendasari penempatan tiang, serta mekanisme penyelesaian menjadi hal penting untuk ditelusuri agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Pemilik lahan berharap PT PLN (Persero) dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk menilai kondisi tiang, jaraknya dengan bangunan hunian, serta kemungkinan relokasi ke tempat yang lebih aman dan tidak menghambat pemanfaatan tanah.
Selain itu, Pemerintah Kelurahan Purwawinangun diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan mediasi antara pemilik lahan dengan pihak PLN. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertemukan kepentingan penyedia layanan listrik dengan hak pemilik tanah, sekaligus mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
Hingga berita ini diturunkan, pemilik lahan berencana menyampaikan pengaduan resmi dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memperoleh kejelasan serta penyelesaian atas persoalan tersebut.
Pihak PLN diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai status penempatan tiang listrik, dasar penggunaan lahan, serta prosedur dan ketentuan biaya apabila relokasi diajukan.
Penyelesaian yang transparan, proporsional, dan mengedepankan dialog diharapkan dapat menjadi jalan keluar, sehingga kebutuhan pelayanan kelistrikan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan hak pemilik lahan maupun aspek keselamatan warga.
(Red)
