Awas APD Non-SNI! Sekolah Penerima Revitalisasi di Kuningan Diminta Tolak Tegas, Penjual dan Pengelola Anggaran Terancam Sanksi

Spread the love

KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM

Pihak sekolah penerima manfaat program bantuan revitalisasi pendidikan di Kabupaten Kuningan diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Imbauan ini menyusul adanya temuan dugaan penawaran produk APD di bawah standar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada panitia pembangunan di tingkat satuan pendidikan.

Penggunaan APD dalam proyek revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan bukan sekadar pelengkap proyek, melainkan kewajiban hukum untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja konstruksi di lapangan.

Pengadaan barang yang tidak memenuhi standar teknis tidak hanya membahayakan nyawa pekerja, tetapi juga berkonsekuensi hukum serius, baik bagi pelaku usaha/penjual maupun bagi pihak pengelola anggaran.

Dasar Regulasi Penggunaan APD

Pihak sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) diingatkan bahwa pengadaan APD wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan berikut:

UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan pengurus atau pelaksana pekerjaan menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan bagi tenaga kerja di bawah pimpinannya.

Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, yang menegaskan bahwa APD di tempat kerja wajib memenuhi SNI atau standar lain yang berlaku.

UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang mengatur pemberlakuan SNI secara wajib bagi produk yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Ancaman Sanksi Hukum dan Administratif

Peredaran maupun penggunaan APD non-SNI dalam proyek yang bersumber dari anggaran negara memiliki konsekuensi sanksi yang tegas.

Sanksi pidana bagi pengedar/penjual. Berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 serta UU Nomor 20 Tahun 2014, pelaku usaha atau oknum yang sengaja memperdagangkan barang tidak ber-SNI yang telah diberlakukan secara wajib dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar hingga Rp35 miliar, sesuai ketentuan jenis pelanggaran standardisasi.

Sanksi administratif dan temuan audit bagi pengelola anggaran. Satuan pendidikan atau panitia pembangunan yang tetap mengadakan barang tidak sesuai spesifikasi teknis dan petunjuk teknis (juknis) bantuan pemerintah berpotensi menjadi temuan audit aparat pengawas internal maupun eksternal (Inspektorat/BPK). Konsekuensinya dapat berupa kewajiban mengembalikan kerugian negara hingga sanksi administratif lainnya.

Pertanggungjawaban hukum jika terjadi kecelakaan kerja. Apabila terjadi kecelakaan fatal akibat penggunaan APD di bawah standar, pelaksana proyek dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas unsur kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang.

Langkah Antisipasi bagi Pihak Sekolah

Guna menghindari jerat hukum dan risiko keselamatan, kepala sekolah dan P2SP di Kabupaten Kuningan diminta untuk:

Memastikan keaslian logo SNI yang tercetak timbul (emboss) beserta nomor registrasi standar pada fisik barang sebelum pelunasan, misalnya SNI 1811:2007 untuk helm keselamatan dan SNI 0111:2017 untuk sepatu pengaman.

Membeli hanya dari penyedia resmi yang memiliki legalitas usaha dan mampu menerbitkan faktur pajak/kuitansi yang sah.

Segera menolak dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan atau aparat penegak hukum apabila menemukan oknum yang memaksa menjual produk non-SNI dengan mengatasnamakan instansi tertentu.

(Red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *