Kejari Kuningan Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi UPK/BUMDesma Sindangagung, Kerugian Negara Capai Miliaran Rupiah

Spread the love

KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan kembali mengambil langkah tegas dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Kali ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dugaan penyimpangan tata kelola keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan.

Penetapan dan penahanan tersebut dilakukan pada Selasa (27/10/2026). Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit dan penghitungan yang disebutkan mencapai Rp1.186.345.250 atau sekitar Rp1,186 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuningan, Yustina Engelin Kalangit, S.H., M.Hum., melalui jajaran penyidik menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup.

Ketiga tersangka merupakan pengurus inti lembaga tersebut, masing-masing berinisial:

1. R, selaku Ketua/Direktur;

2. IS, selaku Sekretaris merangkap Bendahara;

3. US, selaku Bendahara.

Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam sejumlah kegiatan pencairan dana pinjaman modal yang semestinya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat pelaku usaha di Kecamatan Sindangagung.

Dugaan penyimpangan tata kelola keuangan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2016 hingga 2025.

Rentang waktu tersebut menjadi perhatian serius karena pengelolaan dana pinjaman modal seharusnya dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat pelaku usaha pada dasarnya memiliki tujuan penting, yakni mendukung kegiatan ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya perlu diusut secara menyeluruh agar fakta hukum dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap.

Berdasarkan hasil audit dan penghitungan kerugian keuangan negara yang disebutkan dalam perkara tersebut, nilai kerugian mencapai Rp1.186.345.250.

Nilai tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum, sekaligus menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana lembaga ekonomi yang bersumber dari atau berkaitan dengan keuangan publik.

Penetapan dan penahanan ketiga tersangka menjadi bagian dari proses hukum untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan UPK/BUMDesma Kecamatan Sindangagung.

Proses selanjutnya perlu mengungkap secara terang peran masing-masing tersangka, mekanisme pencairan dana pinjaman modal, serta bentuk penyimpangan yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara.

Penanganan perkara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana masyarakat agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Kejari Kuningan menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik dan aset desa di Kabupaten Kuningan.

Publik kini menantikan proses hukum yang berjalan secara terbuka sesuai ketentuan, sehingga perkara ini dapat dituntaskan berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Penanganan kasus tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi peringatan bagi seluruh pihak yang mengelola dana publik agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *