SUBANG,JABAR | FAKTALIPUTAN6. COM- Aliansi Forum Masyarakat Subang Bersatu bersama DPRD Kabupaten Subang dan OPD terkait menyepakati penutupan sementara gudang penampungan limbah seluas 11 hektar yang beroperasi tanpa izin selama satu tahun.
Kesepakatan itu dihasilkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar hari ini di DPRD Kabupaten Subang. RDP dihadiri dua komisi DPRD, sejumlah OPD stakeholder, dan perwakilan masyarakat.
Ketua Aliansi Forum Masyarakat Subang Bersatu, Iqbal Maulana, mengatakan perusahaan tersebut adalah vendor dari BYD yang tidak taat regulasi.
“Tuntutan kita sudah jelas, perusahaan tersebut tidak taat aturan. Hasil audiensi tadi, DPRD Kabupaten Subang, dinas-dinas terkait, dan kami sudah sepakat akan menutup perusahaan limbah seluas 11 hektar yang sudah berjalan satu tahun. Hari ini kita akan ke lokasi untuk melakukan penutupan sementara, didampingi dinas terkait dan legislatif,” ujar Iqbal.
Ia menegaskan, masyarakat Subang sangat welcome terhadap investasi. Namun investasi harus taat hukum.
“Kita masyarakat Subang sangat welcome dengan investasi, malah bersyukur. Tapi nyatanya BYD ini mempekerjakan vendor yang tidak taat hukum, memiliki gudang usaha penampungan limbah yang tanpa izin,” katanya.
Perwakilan Subang Utara, Mister Kim, menambahkan penutupan ini menjadi bukti Pemkab Subang tidak tinggal diam setelah persoalan ini ramai disorot dalam konten video Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
“Hari ini kita kawal para anggota dewan untuk menutup tempat yang dijadikan usaha tanpa izin. Alhamdulillah kita direspon oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Ini membuktikan kepada dunia bahwa Pemerintah Kabupaten Subang tidak tidur,” ujarnya.
Aliansi menilai dampak operasional tanpa izin selama setahun sangat besar bagi warga, mulai dari potensi pencemaran lingkungan apabila limbah mengandung B3, dampak sosial, hingga kerusakan jalan.
Ke depan, Aliansi berencana menggelar talkshow dan forum diskusi untuk mengevaluasi lemahnya fungsi pengawasan Pemerintah Kabupaten Subang.