KUNINGAN – FAKTALIPUTAN6.COM
Ketua Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FORMASI), Manap Suharnap, mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk tidak memulai kegiatan pemboran eksplorasi geothermal di Gunung Ciremai sebelum seluruh data teknis dibuka ke publik, termasuk potensi kandungan uranium dan rincian penggunaan sumber air. Desakan ini disampaikan Manap menanggapi pernyataan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan, terkait potensi geothermal nasional, Minggu (20/9/2026).
Bagi Manap, wacana besar soal potensi energi nasional tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup pertanyaan-pertanyaan mendasar di tingkat lokal. Ia menegaskan, persoalan sesungguhnya bukan pada status geothermal sebagai energi terbarukan, melainkan apakah Gunung Ciremai benar-benar layak, aman, dan adil bagi masyarakat yang akan menanggung risikonya.
“Kalau bicara potensi geothermal Indonesia, kita tidak mempertentangkannya. Tetapi jangan potensi nasional digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap lokasi otomatis aman dieksploitasi. Ciremai punya karakteristik geologi, hutan, air, dan masyarakat yang harus dikaji secara spesifik,” tegas Manap.
FORMASI mendesak agar pemerintah membedakan secara jujur antara potensi umum, sumber daya, cadangan terbukti, hingga kapasitas pembangkitan yang benar-benar layak secara teknis dan ekonomis, bukan sekadar angka besar yang dilempar ke publik tanpa dasar data lapangan yang jelas.
Soal isu uranium yang sempat mencuat, Manap tidak ingin masyarakat terjebak ketakutan tanpa dasar ilmiah. Namun ia menegaskan, jika data semacam itu memang pernah disinggung, maka tidak ada alasan untuk menyembunyikannya.
“Kalau ada data uranium di kawasan Ciremai, buka datanya. Di mana lokasinya, berapa kadarnya, siapa yang mengukur, dan bagaimana hasil laboratoriumnya. Jika hanya keberadaan alamiah, jelaskan secara ilmiah bedanya dengan indikasi mineralisasi atau deposit yang layak ditambang, agar masyarakat tidak salah paham,” ujarnya.
Air, menurut Manap, harus mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan listrik yang dijanjikan. Gunung Ciremai bukan sekadar lokasi eksplorasi, melainkan penopang kehidupan pertanian, pariwisata, dan ekonomi warga melalui ketersediaan air hulu.
“Listrik bisa dihitung dalam megawatt, air juga harus dihitung. Berapa air yang dipakai eksplorasi dan operasi? Bagaimana sistem reinjeksinya? Bagaimana memastikan mata air masyarakat tidak terganggu? Semua harus ada jawabannya,” tegasnya.
Di luar isu teknis, FORMASI juga menyoroti ketimpangan manfaat ekonomi yang selama ini kerap terjadi dalam proyek-proyek investasi besar. Manap menegaskan masyarakat daerah penghasil berhak atas kepastian manfaat nyata, mulai dari penerimaan daerah, bonus produksi, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Ia bahkan melontarkan sindiran tajam terkait konsistensi kebijakan pusat.
“Jangan sampai Presiden Prabowo anti londo ireng, justru anak buahnya menjadi bagian dari londo ireng. Ini peringatan agar kebijakan publik tidak mengutamakan kepentingan modal dibanding kepentingan rakyat, hingga masyarakat daerah hanya menjadi penonton dan menanggung risiko,” tegasnya.
Syarat Mutlak Sebelum Pemboran
FORMASI meminta DPR RI, Pemerintah Pusat, Pemkab Kuningan, dan lembaga teknis terkait membuka seluruh dokumen dan kajian penting kepada publik sebelum kegiatan pemboran eksplorasi dimulai, meliputi:
Jumlah titik dan kedalaman sumur pemboran
Kebutuhan, sumber air, serta sistem reinjeksi
Luas kawasan, status tata ruang, dan status kawasan hutan
Kajian hidrogeologi, AMDAL, dan mitigasi risiko
Rincian potensi radioaktivitas alamiah (jika ada) serta skema pertanggungjawaban dampak lingkungan
Manap menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa FORMASI tidak mempertentangkan energi dengan lingkungan, namun keduanya harus berjalan seiring tanpa mengorbankan yang satu demi yang lain.
“Kami tidak mempertentangkan energi dengan lingkungan. Keduanya harus berjalan bersama. Ketahanan energi penting, tetapi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan sumber air tidak boleh dikorbankan. Jangan mulai mengebor sebelum data Ciremai benar-benar dibuka kepada publik,” pungkasnya.
(Red)